KETAPANG (Kalbar) | JELAJAHBERITA.CLICK | Aktivitas tambang emas ilegal di Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, semakin tak terkendali. Kerusakan lingkungan akibat aktivitas tersebut makin nyata, namun upaya penindakan dari aparat penegak hukum dinilai lemah dan terkesan dibiarkan.
Hasil investigasi tim wartawan di lapangan mengungkap adanya aktivitas penambangan liar berskala besar di wilayah Lubuk Toman, kilometer 26. Di lokasi tersebut ditemukan sejumlah alat berat dan dompeng (alat tambang emas tradisional), bahkan terpampang informasi mengenai syarat dan biaya menambang. Hal ini mengindikasikan bahwa praktik ilegal ini dijalankan secara sistematis dan terbuka.
Sejumlah warga mengaku aktivitas tambang ilegal tersebut telah berlangsung cukup lama dan menyebabkan dampak serius terhadap lingkungan.
“Air sungai jadi keruh, tanah rusak, hasil kebun juga menurun. Tapi tetap dibiarkan,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Ironisnya, setiap kali aparat dari Polres Ketapang turun ke lokasi, para penambang beserta alat beratnya sudah lebih dulu menghilang. Warga menduga informasi razia kerap bocor sebelum petugas tiba.
“Sudah jadi rahasia umum. Kalau aparat mau turun, mereka (penambang) pasti sudah tahu duluan,” kata warga lainnya.
Data investigasi di lapangan mencatat sejumlah pemilik alat berat dan dompeng di area Lubuk Toman, KM 26, di antaranya:
1. Inisial To – 2 dompeng, unit HITACHI (pengurus: YU)
2. Ms – 2 dompeng, unit SANY H01
3. Sy – 1 dompeng, unit SUMITOMO
4. Sy (untuk Hr) – 2 dompeng, unit HITACHI
5. Hn (via Ri) – 1 puso, unit SUMITOMO
6. Hn (via Ar) – 3 dompeng, unit SUMITOMO
7. Ah (via Gdn) – 3 dompeng, unit CAT
Selain itu, terdapat setidaknya 12 nama lainnya dengan jumlah alat yang bervariasi.
Saat dikonfirmasi pada Sabtu (3/5/2025), Kapolres Ketapang mengaku pihaknya telah mengecek ke lokasi.
“Sudah dicek ke lokasi, tidak ada lagi aktivitas. Hanya ada ekskavator rusak yang sudah lama ditinggalkan,” ujarnya singkat.
Namun, pernyataan tersebut bertolak belakang dengan temuan tim investigasi dan dokumentasi di lapangan. Hal ini memperkuat dugaan bahwa penegakan hukum terhadap tambang ilegal di Ketapang belum maksimal.
Sementara itu, data dari Kejaksaan Negeri Ketapang mencatat bahwa sepanjang tahun ini hanya empat kasus tambang ilegal yang berhasil dibawa ke meja hijau—angka yang sangat kecil jika dibandingkan dengan luasnya aktivitas tambang ilegal di wilayah ini.
Tambang emas ilegal di Ketapang bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga mencederai wibawa hukum. Ketidaktegasan aparat serta indikasi kebocoran informasi menunjukkan bahwa praktik ini telah menjadi masalah sistemik yang membutuhkan perhatian serius dari semua pihak, terutama aparat penegak hukum.
