PONTIANAK | JELAJAHBERITA.CLICK | Pontianak, Senin (5/5/2025) — Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengusulkan delapan proyek strategis pembangunan infrastruktur kepada pemerintah pusat dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalbar 2026. Usulan ini merupakan bagian dari upaya mendukung visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta RPJMD Kalbar 2025–2029.
> “Sinergi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah adalah suatu keharusan. Melalui Musrenbang ini, kami menyampaikan beberapa usulan yang kami pandang dapat mempercepat transformasi pembangunan di Kalimantan Barat,” ujar Norsan dalam sambutannya di Aula Kantor Gubernur Kalbar.
Ia menegaskan, seluruh usulan tersebut telah disesuaikan dengan tema dan fokus pembangunan nasional. Berikut delapan usulan proyek strategis yang diajukan:
1. Pembangunan Outer Ring Road dan Jembatan Kapuas III untuk memperlancar arus logistik dan mengurangi kemacetan di Kota Pontianak.
2. Pembangunan jalan bebas hambatan Pontianak–Pelabuhan Kijing–Singkawang guna meningkatkan konektivitas kawasan industri dan pelabuhan.
3. Reaktivasi Bandara Internasional Supadio untuk kembali melayani penerbangan internasional dan mendukung pariwisata serta investasi.
4. Penetapan Terminal Kijing sebagai hub ekspor-impor nasional di jalur ALKI I serta pelabuhan tujuan produk strategis seperti makanan, tekstil, hingga elektronik.
5. Operasionalisasi Terminal Barang Internasional (TBI) Entikong, Kabupaten Sanggau, untuk mendukung arus perdagangan lintas batas.
6. Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Sungai Kelik, Kabupaten Sintang dan Temajuk, Kabupaten Sambas, sebagai bentuk kehadiran negara di perbatasan.
7. Pembangunan lanjutan jalan paralel perbatasan sebagai akses utama bagi masyarakat di wilayah terpencil.
8. Pembangunan Jalan Nasional Poros Tengah Kalimantan yang menghubungkan Kabupaten Melawi (Kalbar) dan Kabupaten Katingan (Kalteng) untuk memperkuat konektivitas antarprovinsi.
Norsan menyebut, seluruh proyek tersebut sudah tercantum dalam lampiran RPJMN 2025–2029, dan diharapkan dapat diimplementasikan secara menyeluruh oleh pemerintah pusat.
> “Kami mendukung penuh seluruh intervensi kebijakan pusat untuk Kalimantan Barat. Komitmen ini juga diwujudkan melalui program-program pembangunan di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa Pemprov Kalbar akan terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan target pembangunan nasional dan pemerataan wilayah bisa tercapai secara berkelanjutan.
